MAFIAJALANAN • Berita Terkini, TerpercayaDari Daerah untuk Indonesia
MJ MAFIAJALANANBERITA TERKINI, TERPERCAYA
Dari Daerah Untuk Indonesia

AKBP Agung Tribawanto Perkuat Penegakan Hukum Humanis, Polres Pasaman Barat Catat 30 Perkara melalui Restorative Justice

 


PASAMAN BARAT –
Komitmen Polres Pasaman Barat dalam menghadirkan penegakan hukum yang profesional, humanis, transparan, dan berkeadilan terus menjadi perhatian. Di bawah kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., pendekatan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice menjadi salah satu langkah yang diterapkan dalam menangani perkara tertentu sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan data yang disampaikan melalui Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat, IPTU A. Agung Ngurah Santa Subarata, S.Tr.K., tercatat sebanyak 30 laporan polisi (LP) dalam periode 1 hingga 29 Oktober 2026 yang disebut masuk dalam penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif di lingkungan Polres Pasaman Barat dan jajaran Polsek.

Angka tersebut menunjukkan adanya upaya penyelesaian perkara dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab para pihak, serta pemulihan hak korban. Namun, penerapan mekanisme tersebut tetap harus berada dalam koridor hukum, bukan semata-mata didasarkan pada kesepakatan pribadi atau keinginan untuk mengakhiri persoalan.

Dalam keterangannya di ruang kerja, Kamis (29/10/2026), Kasat Reskrim menjelaskan bahwa dari jumlah perkara yang dilaporkan, tujuh perkara ditangani pada tingkat Polres Pasaman Barat, sementara 22 perkara lainnya tercatat pada tingkat Polsek jajaran.

Perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut antara lain menyangkut dugaan tindak pidana pencurian biasa dan penggelapan. Dalam prosesnya, penyelesaian tetap memperhatikan persyaratan hukum, kesepakatan sukarela para pihak, serta pemulihan hak korban.

Sementara itu, pada tingkat Polsek jajaran, data yang disampaikan turut mencatat perkara penganiayaan sebanyak delapan perkara, pencurian biasa enam perkara, serta pengancaman dua perkara.

Kapolres Tekankan Penegakan Hukum yang Berkeadilan

Kebijakan penegakan hukum yang humanis tidak berarti mengurangi ketegasan aparat dalam menjalankan tugas. Sebaliknya, pendekatan keadilan restoratif harus menjadi instrumen penyelesaian perkara yang tepat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui jajaran Reskrim menempatkan penyelesaian perkara secara bertanggung jawab sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Keadilan restoratif pada prinsipnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi perkara. Lebih dari itu, pendekatan ini menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara bertanggung jawab, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta pencegahan agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian perkara tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya laporan yang diselesaikan. Hal yang tidak kalah penting ialah apakah hak korban benar-benar dipulihkan, apakah pihak yang bertanggung jawab memahami konsekuensi perbuatannya, serta apakah penyelesaian tersebut mampu menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak.

Restorative Justice Bukan Jalan Pintas Menghindari Hukum

Penerapan keadilan restoratif perlu dipahami secara benar oleh masyarakat. Mekanisme ini bukan berarti setiap perkara pidana dapat diselesaikan melalui perdamaian, bukan pula menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Ada persyaratan dan batasan yang harus dipenuhi. Aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa perkara yang ditangani memang memenuhi kriteria penyelesaian melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kesepakatan antara korban dan pihak yang bertanggung jawab juga harus berlangsung tanpa tekanan, ancaman, intimidasi, ataupun paksaan dari pihak mana pun.

Kepentingan korban harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai istilah perdamaian justru digunakan untuk mengabaikan kerugian korban, menutup persoalan tanpa pemulihan yang layak, atau menghilangkan hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum.

Di sinilah profesionalitas dan integritas aparat kepolisian diuji. Setiap keputusan harus memiliki dasar hukum yang jelas, proses yang dapat dipertanggungjawabkan, serta dokumentasi administrasi yang sesuai ketentuan.

Pelayanan Kepolisian Harus Tetap Terbuka dan Akuntabel

Di tengah meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian, transparansi dalam penanganan perkara menjadi hal yang sangat penting.

Masyarakat tentu berharap setiap laporan yang disampaikan mendapatkan perhatian serius, ditangani secara profesional, dan memperoleh kepastian sesuai prosedur hukum.

Karena itu, penerapan keadilan restoratif perlu disertai penjelasan yang terbuka mengenai dasar penyelesaian, persyaratan yang dipenuhi, proses kesepakatan, serta bentuk pemulihan yang diterima korban.

Polres Pasaman Barat dan Polsek jajaran juga diharapkan terus mengedepankan komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tidak muncul anggapan bahwa penyelesaian melalui perdamaian dapat dilakukan tanpa aturan.

Penegakan hukum yang baik bukan hanya tentang memberikan sanksi kepada pelanggar, melainkan juga memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil dan hak-haknya terlindungi.

Menjaga Kepercayaan Publik Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Di bawah kepemimpinan AKBP Agung Tribawanto, tantangan Polres Pasaman Barat bukan hanya menyelesaikan perkara yang masuk, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui angka statistik, melainkan melalui tindakan nyata, konsistensi pelayanan, keterbukaan informasi, serta keberanian aparat untuk menjalankan hukum secara adil tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang.

Penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dapat menjadi salah satu pendekatan yang bermanfaat apabila diterapkan secara tepat. Namun, ketegasan terhadap tindak pidana yang tidak memenuhi persyaratan penyelesaian restoratif harus tetap dijaga.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa hukum tidak hanya hadir sebagai aturan tertulis, tetapi benar-benar memberikan perlindungan, rasa aman, dan keadilan.

Upaya Polres Pasaman Barat dalam menerapkan penyelesaian perkara secara restoratif patut menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi bersama. Profesionalitas, transparansi, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan perlindungan terhadap korban harus tetap menjadi prinsip utama.

Hukum harus memberikan keadilan, bukan sekadar mengakhiri persoalan. Perdamaian harus lahir dari kesadaran dan kerelaan, bukan tekanan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian tumbuh ketika hukum ditegakkan secara adil, terbuka, dan bertanggung jawab. 

(TIM . ALISYAnews.id)